Malam itu bulan seperti tempurung yang diisi dengan air. Penuh dan datar. Pukul sepuluh malam (09/08/2008.) saya tiba di Stasiun Randublatung, Blora. Di Kabupaten paling timur di Jawa Tengah ini awan jarang terlihat, baik siang maupun malam. Sudah empat bulan musim kemarau berlangsung menjadikan siang hari sangat terik dan malam hari bulan dan bintang terlihat benderang. Tanah-tanah menjadi pecah dan penduduk menyiasati menggali sumber air baru untuk dipompa.
Dari sisi perekonomian masyarakat, Blora tidak ada apa-apanya. Blora lebih dikenal sebagai tempat lahirnya penulis terbesar bangsa Indonesia, Pramoedya Ananta Toer. Kemudian sesekali disebut sebagai daerah penghasil minyak bersama Bojonegoro dan Tuban. Itu pun karena ada Ladang minyak terbesar di Indonesia, Blok Cepu. Iya, Blok Cepu yang operatornya adalah Exxon Mobil, perusahaan milik AS. Masyarakat hanya menjadi penonton eksploitasi minyak dan panen hutan jati yang kaya.
Wilayah Blora terbagi atas dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kawasan hutan jati yang dikelola
oleh Perhutani seluas 49.118% wilayah kabupaten. Selebihnya adalah wilayah administrasi Pemerintah Daerah. Wilayah administrasi Pemerintah Daerah pun terbagi-bagi atas wilayah pemukiman, infrastruktur pemerintah, tempat penggembalaan dan lahan pertanian masyarakat. Luas lahan pertanian di Blora tinggal 25.142% dari luas kabupaten. Ketimpangan struktur penguasaan lahan inilah yang menjadikan akar konflik antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani. Konflik serta perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan modus atas kendali eksternal kepada masyarakat dari pihak Perhutani (Institusi kehutanan) yang membatasi hak masyarakat atas sumber-sumber produksi (lahan pertanian). Baca entri selengkapnya »
Jimly Asshiddiqie (2005) menyatakan bahwa, sepanjang corak muatan yang diaturnya, UUD 1945 mendekati tradisi penulisan konstitusi pada negara-negara sosialis seperti USSR, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia dan Hongaria yang menempatkan konstitusi disamping berfungsi sebagai hukum dasar bidang politik, juga merupakan hukum dasar bidang ekonomi (economic constitutional) bahkan sosial (social constitution).
dalam sejumlah UU di bidang sumberdaya alam. Permasalahan yang acap mengemuka dalam perundang-undangan di bidang perekonomian sumberdaya alam, sepanjang berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah: (a) bagaimana penguasaan negara atas sumberdaya alam (b) menjamin dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat serta (c) bagaimana peranan swasta/modal/investor dalam perekonomian berkaitan dengan sumberdaya alam. Pasal 33 UUD 1945 menjadi tempat dimana tiga persoalan itu ditujukan dan dievaluasikan. Persoalan tersebut, pada level suprastruktur politik akan mengarahkan perdebatan antara konsep penguasaan publik berhadap-hadapan dengan konsep kepemilikan perdata dari Negara terhadap sumberdaya alam beserta konsekuensi hubungan hukumnya.
Persoalan itu semakin menarik dikaji pada masa transisi karena pada masa transisi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dan negara bekas komunis terdapat gelombang penetrasi modal yang berupaya membuat negara berkembang untuk melakukan adaptasi dengan sistem perekonomian global yang berpaham neoliberal. Ada dua periode transisi yang penting dan mendasar sejak Republik Indonesia terbentuk, yaitu menjelang pemerintahan Orde Baru dan setelah keruntuhan Orde Baru (reformasi). Pada masa transisi terjadi serangkaian perundang-undangan di bidang sumberdaya alam yang nilai-nilai dasar pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari konteks paradigma perekonomian global.
Konstitusi yang juga merupakan bagian dari transisi reformasi, serta sebagai penyangga negara demokratis konstitusional yang memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945 memberikan respons lewat putusannya. Tulisan ini ingin menjawab bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumberdaya alam ditengah kecenderungan politik legislasi di bidang sumberdaya alam yang neoliberal.
70 tahun lalu, tepatnya tahun 1937, seorang pemuda Indonesia dihadapkan ke pengadilan. Ia dihadapkan karena dituduh menghina pemerintah dan merendahkan martabat penguasa. Kemudian pemuda itu melakukan pembelaan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga atas nama bangsanya. Ia beri judul (pledoi) pembelaannya itu: Indonesia Menggugat. Tetapi, dia tetap saja dihukum, karena pemikirannya dan pergerakannya berbahaya bagi kekuasaan. Delapan tahun kemudian keadilan menjawabnya, Indonesia Menggugat dijawab dengan Indonesia Merdeka (Proklamasi), dengan ia sebagai proklamator: Soekarno
Mengejutkan! kata itu kiranya yang pantas diucapkan untuk menyebutkan dinamika politik dan ketatanegaraan kita dua minggu terakhir. Pertama, pada tanggal 1 Juli 2008 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh anggota DPD berkaitan dengan dihilangkannya syarat non-parpol bagi calon anggota DPD dalam UU Pemilu (UU No. 10/2008). Putusan ini membuat parpol dapat melebarkan sayapnya di DPD. Denny Indrayana menyebutkan putusan itu semakin melemahkan posisi DPD sebagai representasi daerah yang kewenangannya sejak awal sudah lemah (Kompas, 8/07/2008).
Komentar Terakhir