salam

fathur

salam

fathur

Bung Fatur, PHBM adalah skema pengelolaan hutan oleh Perhutani yang dilandasi dengan SK Direksi Perhutani No. 1061/Kpts/Dir/2000, kemudian diganti dengan SK 136/Kpts/Dir/2001 dan terakhir dengan SK Direksi No. 001/Kpts/Dir/2002. Salah satu point penting dari PHBM adalah soal “Bagi Hasil” dari pengelolaan lahan yang ditanami tanaman perhutani, misalkan Jati, Damar atau yang lainnya. PHBM dibuat dalam bentuk perjanjian antara Perhutani dengan LMDH, isi perjanjian tersebut bisa berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lain, Sehingga dibutuhkan kemampuan lobby yang baik agar kepentingan masyarakat bisa terakomodasi. Tentu tidak baik juga bila menggantungkan diri kepada LMDH yang formalistik. Akan lebih baik bila ada kelompok tani yang bisa mempengaruhi dan mengontrol hasil perjanjian. Bung Fatur atau teman lainnya bisa cek apakah sudah ada perjanjian kerjasama PHBM itu? Bila ada, bagaimana isinya?

Setahu saya, PHBM itu menjadi landasan pengelolaan kawasan hutan secara bersama-sama dengan masyarakat, bukan menjadi dasar untuk menarik sejumlah pungutan kepada masyarakat. Lebih jauh, PHBM adalah alat bagi Perhutani untuk mempertegas penguasaan kawasan hutan dan melanggengkan kendali sumberdaya masyarakat pedesaan hutan Jawa.

Yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah memastikan bahwa masyarakat terorganisir dalam suatu wadah perjuangan bersama melawan ketidakadilan penguasaan dan perlakuan pihak luar terhadap masyarakat. Pungutan-pungutan yang tidak berdasar merupakan “Pemerasan” yang bisa dipidana. Cara melawannya bisa dengan mengadukan kepada Polisi atau kepada Pemerintah Daerah semisal Bupati, Gubernur, DPRD dan Komnas HAM bila ada unsur-unsur pelanggaran HAM. Tentu perjuangan itu bisa bertahan lama bila diorganisir dengan baik.