selan itu.. perwujudan kepatian hukum hanya menciptakaan ketertiban. tidak menciptakan ketenagan hidup.. Sedangkan tujuan hukum “kedamaian hidup” hanya dapat di cipatakan jika ada ketertiban dan ketenangan.. Ketenangan hanya dapat diciptakan jika ada kesebandingan hukum.. Jadi menurut sy dalam pencapain tujuan hukum tidak hanya melihat demi Kepastian Hukum.. Berapa banyak koruptor dihukum ringan hanya demi kepastian hukum.. tapi nilai kesebandingannya tidak ada (dari pemikiran dari bacaan suryono soekamto)

Terimakasih atas komentar panjangnya Sanak.
Yang perlu dikhawatirkan adalah menjadikan manusia kehilangan aspek psikologisnya karena hukum (dalam arti UU) secara pasti menentukan tingkah laku manusia sehari-hari. Konsisten terhadap kepastian hukum yang mekanis tentu membuat sulit membedakan antara manusia dan mesin. Saya bahkan tidak percaya hukum bisa semekanis itu, oleh karena itulah terma “Kepastian Hukum” yang dikenakan terhadap perilaku manusia harus ditolak. Kepastian hukum didorong sebagai sesuatu yang normatif, itu yang saya maksud. Dan lagi, tidak ada yang bisa memberikan kepastian selain Allah SWT. Betul tidak?
Dalam aspek sosiologis, termasuk psikologis terhadap hukum, saya pikir tidak ada sesuatu yang pasti. Karena manusia terlalu kompleks untuk dikuantifikasi dan diukur kesadarannya. Usaha untuk mengkuantifikasi aspek psikologis manusia itu bahkan akan mendapatkan penentangan dari masyarakat. Kita lihat bagaimana respons banyak kalangan yang menolak RUU Pornografi karena RUU Pornografi mencoba mengatur aspek psikologis seksual dalam tolak ukur, “dapat membangkitkan hasrat seksual” (lihat definisi Pornografi dalam RUU Pornografi versi September 08).
Bahwa tindakan aparat penegak hukum harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU, dalam beberapa hal adalah benar. Bukankah itu yang kita lakukan bersama-sama selama ini, supaya ada suatu standarisasi perlakuan yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.
Menerapkan peraturan perundang-undangan secara pasti juga bisa menjadi suatu tindakan represif kepada masyarakat. Hal itu dikatakan represif bila ketentuan UU yang diterapkan sudah bersifat tidak adil di dalam dirinya sendiri. Misalkan Pasal 50 ayat (3) huruf k UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (Setiap orang dilarang: membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang) pelanggaran terhadap ketentuan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000. Ketentuan itu bila diterapkan secara konsisten dan mekanis, maka akan ada jutaan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan mendapatkan hukuman, hanya karena membawa kapak atau parang menuju ladangnya yang harus ditempuh melalui kawasan hutan.
Saya sepakat bahwa perilaku penegak hukum harus dibenahi, tapi tidak dilakukan dengan memaksa penegak hukum menerapkan perundang-undangan yang tidak adil atas dasar “kepastian hukum.”

Saya pikir tidak ada peraturan yang dibuat untuk dilanggar. Itu seolah anekdot yang menaruh curiga terhadap instansi pelaksana dan penegak hukum. Sudah umum juga kita dengar. Pelanggaran hukum yang anda maksud itu berada pada domain pelaksanaan dan penegakan hukum yang bernuansa sosial dan psikologis, bukan pada peraturan hukum yang normatif. Karena berada pada aspek sosial dan psikologis, maka hal itu terkait dengan kepatuhan hukum dan kesadaran hukum baik individu maupun kelompok. Tidak jarang pada aras ini hukum sering berbenturan dan dikalahkan oleh kepentingan pribadi, terutama oleh orang yang memiliki kuasa dan modal.