JUSTITIA VOOR IEDEREEN

Ditulis bulan Juli dan Agustus 2007

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung telah menjadi tema penting bagi proses demokratisasi di tingkat lokal. Praktik Pilkada langsung ini telah banyak memberikan dampak  baik dan buruk. Dikatakan Baik karena pemilih (masyarakat) dapat menentukan secara langsung lewat suara terbanyak siapa yang akan menjadi kepala  daerahnya. Dikatakan tidak baik karena Pilkada telah jadi salah satu pemicu peningkatan konflik ditingkat daerah, serta juga biaya penyelenggaraan Pilkada yang sangat besar.

Pada bulan Juli 2007, Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan pengujian undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang berkaitan dengan permohonan yang menujukan supaya calon perseorangan dapat menjadi salah satu kontestan Pilkada. Calon perseorangan, yang disebut oleh beberapa orang sebagai calon independen dijadikan sebagai alternatif calon di luar yang dicalonkan melalui mekanisme partai politik.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, Lalu Ranggalawe, dengan mencoba meraba-raba konstruksi normatif aturan hukum yang memberikan peluang bagi masuknya calon perseorangan. Kajian saya ini ditulis pada bulan Juli dan Agustus 2007. Analisa dalam kajian saya lakukan dengan mendayagunakan pendekatan penafsiran hukum. Pada satu bagian saya mengumpulkan jenis/metode penafsiran hukum yang disebutkan oleh beberapa ahli hukum. Saya mengmpulkan terdapat 31 (tigapuluhsatu) jenis/metode penafsiran hukum yang dapat ditelusuri dibedakan berdasarkan sumber dan cara menafsirkannya.  Namum beberapa metode yang saya gunakan dalam kajian ini adalah: 1] penafsiran sistematis; 2] penafsiran sosiologis; 3] penafsiran gramatikal; 4] penafsiran ekstensif; 5] penafsiran fungsional; dan 6] penafsiran doktrinal.

Beberapa  topik yang saya angkat dalam kajian ini adalah: 1] Pengaturan Pilkada NAD sebagai referensi MK untuk memperluas pencalonan kepala daerah perseorangan; 2] persamaan hak warganegara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah; 3] MK Menilai ketentuan yang tidak dimohonkan (ultra petita); 4] MK: Positif legislator atau negatif legislator; 5] Jumlah minimal calon perseorangan; dan 6] Fragmentasi pencalonan Kepala Daerah.

Satu kekurangan yang saya sorot dan tekankan dari putusan MK tersebut adalah tidak dijadikannya pengalaman buruk Pilkada selama 3 tahun (2005-2007) sebagai pertimbangan untuk MK membuat putusan yang memberikan peluang masuknya calon perseorangan dalam Pilkada, misalnya soal money politic, kerusuhan, pembakaran, konflik elit yang tidak terselesaikan dll. Sehingga pengalaman buruk seperti yang terjadi di Tuban dapat terulang kembali. Paling tidak apa yang saya khawatirkan dalam kajian ini pada bulan Juli dan Agustus memang terjadi ketika kita melihat masih ditemukannya kekisruhan Pilkada seperti di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan. Kekisruhan seperti itu akan tetap terjadi dengan atau tanpa calon perseorangan. Jadi kemunculan calon perseorangan bukanlah jawaban atas persoalan Pilkada selama ini

Saya tidak bisa memposting kajian saya itu di dalam blaw ini. Namun apabila ada yang merasa berminat dan membutuhkan kajian saya itu untuk keperluan di luar komersil, Silahkan mengirimkan email kepada saya. Insya Allah akan saya kirimkan file Pdf-nya segera..

Salam