Otje Salman Soemadiningrat, Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2009. Jumlah halaman 135
Pembelajaran filsafat hukum pada jenjang strata 1 perguruan tinggi hukum diposisikan sebagai mata kuliah penggenap untuk memperoleh sarjana hukum. Oleh karena itu, matakuliah filsafat hukum diajarkan pada semester-semester akhir. Alih-alih menjadi matakuliah penggenap, filsafat hukum malah menjadi pembelajaran yang benar-benar baru. Setidaknya ada tiga dampak dari hal itu: Pertama, mempersempit tujuan pembelajaran filsafat hukum hanya sebagai sebuah pengetahuan teoritik, tidak sebagai pengetahuan praktis. Kedua, mahasiswa tidak mempunyai kesempatan banyak untuk menggunakan berbagai aliran dalam kajian hukum sebagai alat analisa dalam pembelajaran cabang-cabang ilmu hukum, misalkan untuk melakukan analisa dalam pembelajaran hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan mata kuliah lainnya dengan aliran hukum kritis, feminis jurisprudence dan aliran lainnya. Ketiga, perkembangan filsafat hukum di Indonesia menjadi stagnan dan akhirnya aliran mainstream positivisme hukum masih dapat bercokol dengan baik untuk mempertahankan status quo.
Disamping persoalan tersebut, biasanya pembelajaran filsafat hukum sering membingungkan. Buku teks yang diberikan biasanya adalah “buku-buku berat” yang tebal dan dengan bahasa yang tidak mudah dipahami. Berbeda dengan buku Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah karya Prof. Dr. Otje Salman S., S.H, yang menurut penulisnya ditulis bersama-sama dengan Anton F. Susanto (Hal ix-x). Buku ini menawarkan uraian ringkas untuk memahami berbagai aliran dalam kajian hukum. Substansi buku ini merupakan gabungan antara penulisan literatur review dengan makalah untuk topik tertentu dalam filsafat hukum.
Sembilan aliran dalam kajian hukum dipaparkan secara ringkas berdasarkan unsur utama yang membedakannya dengan aliran lain, diantanya: Mazhab hukum alam, Mazhab formalistis, Mazhab kebudayaan dan sejarah, Utilitarianisme, Sociological jurisprudence, Realisme hukum, Critical legal studies, Feminisme jurisprudence, dan Semiotika hukum. Selain itu, buku ini mengangkat dua tema penting lainnya yaitu pada Bab III yang mengantarkan pendayagunaan filsafat hukum dalam penegakan dan penemuan hukum. Kemudian Bab V tentang Syariat Islam dalam pembaruan hukum di Indonesia.
Revitalisasi Mazhab Unpad
Salah satu pembeda buku ini dengan buku filsafat hukum lainnya berbahasa Indonesia adalah adanya upaya untuk mengangkat pemikiran hukum Indonesia dalam pergulatan filsafat dan teori hukum. Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang coba dihidupkan kembali melalui buku ini. Mochtar Kusumaatmadja (mantan Dekan FH Unpad dan Mantan Menteri Kehakiman pada zaman Orde Baru) disebut-sebut sebagai pelopor Mazhab Unpad atau yang dikenal juga dengan filsafat hukum pembangunan dan teori hukum pembangunan yang pemikirannya digunakan dalam pengembangan hukum pada masa Orde Baru.
Mazhab Unpad yang lahir pada tahun 1976 merupakan pemikiran yang hadir untuk merespons perkembangan masyarakat yang sedang membangun menuju masyarakat modern. Inti dari ajaran Mazhab Unpad antara lain: (1) Menegaskan keterkaitan antara hukum dengan politik sebagaimana tercermin dalam ungkapan Mochtar Kusumaatmadja yang terkenal “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”; (2) Hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. Pandangan ini diadopsi dari ungkapan pelopor Sociological Jurisprudence di Amerika, Rescoe Pound: law is tools of social engineering. Bedanya, Sociological Jurisprudence memiliki karakter yudisial yang mendayagunakan keputusan hakim sebagai hukum untuk mengafirmasi ras kulit hitam yang posisinya marjinal di Amerika. Sedangkan dalam Mazhab Unpad yang menonjol adalah karakter legislasi dan administrasi yang dilakukan melalui instrumen peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan lembaga negara. Sisi rekayasa dan transformasi sosial dalam Mazhab Unpad dimotori oleh aparatus negara dan menempatkan hanya negara sebagai satu-satunya sumber hukum; (3) Pembinaan Hukum. Dalam Mazhab Unpad hukum perlu dibina. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan salah satu instansi yang melakukan pembinaan. Otje Salman menyebutkan bahwa BPHN yang pernah diketuai oleh Sunaryati Hartono merupakan mekanisme Mazhab Unpad (hal 29). Pembinaan secara terminologi mengandaikan bahwa masyarakat selaku pihak yang perlu dibina memiliki keterbatasan akan hukum. Pembinaan dilakukan supaya masyarakat sadar akan adanya hukum, terutama hukum negara. Salah satu tujuan pembinaan hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan hukum oleh negara terhadap masyarakat mencerminkan hubungan patron-clien yang memposisikan negara selalu benar.
Mazhab Unpad yang diadopsi menjadi GBHN 1973 dan GBHN 1983 serta Pelita II merupakan filsafat hukum yang menyangga pembangunan hukum Orde baru. Seiring dengan tumbangnya Orde Baru, berbagai kritik muncul. Rikardo Simarmata (2003) menyatakan, filsafat hukum pembangunan yang berorientasi pada ketertiban dan kepastian memberikan ruang yang sangt sempit kepada masyarakat lokal untuk mengeksperikan nilai-nilai dan simbol kulturalnya. Salah satu dampak dari filsafat ini adalah lahirnya UU Pemerintah Desa yang merombak struktur pemerintahan lokal untuk diseragamkan menjadi desa. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (2005) juga mengembangkan metodologi perancangan peraturan perundang-undangan partisipatif untuk menggantikan filsafat hukum pembangunan yang top-down. PSHK mengadopsi Problem Solving Methodology yang diperkenalkan oleh Ann dan Robert Seideman menjadi Metode Penyelesaian Masalah (MPM). Perancangan peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan sosial dan melakukan transformasi secara partisipatif secara bottom up, bukan top down.
Filsafat Hukum Indonesia
Rekaman fragmen pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam buku ini menunjukkan adanya upaya penggalian pemikiran ahli hukum Indonesia yang ditarik dalam perbincangan filsafat dan teori hukum. Selain Mochtar Kusumaatmadja tentu ada berbagai pemikiran dari ahli hukum Indonesia lainnya yang perlu diperbincangkan lebih serius. Beberapa pemikiran hukum lain yang perlu ditarik dalam perbincangan filsafat dan teori hukum di Indonesia misalkan pemikiran hukum adat dari Soepomo, Soekanto, Hazairin, Djojodigoeno dan Soediman Kartohadiprodjo, pemikiran sosiologi hukum dan post-colonial studies dari Soetandyo Wignjosoebroto, Sosiologi hukum dan aliran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, maupun kajian wanita dan hukum di Indonesia yang dipelopori oleh Tapi Omas Ihromi.
Pemikiran tersebut tentu tidak saja dilihat dari sisi kontekstualisasi aliran-aliran pemikiran hukum barat yang ada di timur secara deduktif. Barangkali ada berbagai ekperimen lokal yang bisa diinduksikan menjadi kesimpulan-kesimpulan universal (setidaknya hipotesa) bagi pengembangan filsafat dan teori hukum. Buku Khudzaifah Dimyati yang diangkat dari disertasinya dengan judul: Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990, sudah mulai mengangkat pemikiran hukum di Indonesia. Hal tersebut kiranya perlu dilanjutkan berdasarkan pengalaman-pengalaman dari riset lapangan. Buku Filsafat Hukum yang ditulis oleh Otje Salman yang merupakan pembaruan atas buku lama yang berjudul Ikhtisar Filsafat Hukum ini belum sampai pada upaya penggalian lebih luas. Namun cukup membantu untuk mengetahui berbagai aliran yang ada dalam filsafat hukum.
Referensi:
Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990. Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
PSHK, 9 Jurus Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial, PSHK, Jakarta, 2005.
Rikardo Simarmata, Pembaharuan Hukum Daerah, Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat: Buku Pegangan Bagi Pendamping Hukum Rakyat, YBH Bantaya, Yayasan Kemala dan Perkumpulan HuMa, Jakarta, 2003.
Komentar Terakhir